banner 728x250banner 728x250 banner 728x250

DPRD Sambas Konsultasi ke Disnakertrans Kal-Bar

banner 120x600

 

 

SAMBAS, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, 2 April 2024.

DPRD Kabupaten Sambas yang datang melalui lintas komisi DPRD ini diterima Kepala Disnakertrans Provinsi Kalbar, Drs Hermanus M Si Beserta jajarannya.

Konsultasi yang berlangsung di Ruai Temuai Datai ini dalam rangka sharing informasi terkait program dan isu tentang penanganan tenaga kerja Migran di Kabupaten Sambas.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Nakertrans Kabupaten Sambas, Bp2MI/P4MI Sambas dan sekretariat DPRD Kabupaten Sambas.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Anwari S Sos M AP mengatakan konsultasi ini dasari oleh kepedulian Pemda Sambas untuk melindungi masyarakat Kabupaten Sambas yang banyak bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Alhamdulillah, Kami dapat melakukan konsultasi ke Disnakertrans Provinsi untuk dapat sharing informasi terkait penanganan dan perlindungan tenaga kerja Migran Kabupaten Sambas,” ucap Anwari

“Banyaknya Masyarakat kita yang bekerja sebagai PMI menjadi dasar konsultasi DPRD dan bukti bahwa Pemda Sambas peduli terhadap penanganan PMI di kabupaten Sambas” tambah Anwari
Selain itu, konsultasi juga di lakukan untuk diskusi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja Migran di kabupaten Sambas.

Raperda tentang pelaksanaan perlindungan PMI, ungkap Anwari merupakan Raperda inisiatif DPRD yang telah dimasukan dalam program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2024.

Konsultasi ini juga sebagai langkah awal dalam persiapan pembahasan raperda pelaksanaan perlindungan PMI.

“Konsultasi ini kami lakukan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan Raperda Perlindungan PMI di Kabupaten Sambas” kata Anwari

Legislator Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa perlindungan tenaga kerja Migran merupakan isu penting yang melibatkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan kepentingan umum.

“Perlindungan tenaga migran menjadi isu penting utk dibahas karena melibatkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan kepentingan umum’ ungkap Anwari.

Kita berharap hadirnya Raperda Perlindungan PMI kelak dapat menjadi payung hukum yang dapat meningkatkan pengurangi permasalahan bagi PMI asal Kabupaten Sambas dan juga melindungi PMI terhadap eksploitasi, diskriminasi, perlakuan yang tidak adil serta memastikan akses pendidikan, kesehatan dan hak lain terhadap PMI Kabupaten Sambas.

“Kita berharap, Raperda Perlindungan PMI kelak dapat menjadi payung hukum yang dapat mengurangi permasalahan PMI serta dapat meningkatkan perlindungan bagi PMI terhadap eksploitasi, diskriminasi, perlakuan yang tidak adil serta PMI dapat akses yang baik dibidang pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya” ucap Anwari mengakhiri. (And)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *