Polres Metro Bekasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat penampungan pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi.
Penggerebekan tersebut membuahkan hasil dengan ditemukannya 18 calon pekerja migran ilegal. Mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah, bukan visa kerja. Para calon pekerja migran, mayoritas perempuan dan berusia di atas 40 tahun, berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Mereka tidak memiliki kemampuan bahasa Arab, pelatihan kerja, atau dokumen resmi sebagai tenaga kerja.
Para korban dijanjikan gaji sebesar 1.200 riyal per bulan, sebuah jumlah yang mungkin tampak menarik bagi mereka yang berasal dari daerah pedesaan dengan sedikit kesempatan kerja. Namun, ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran keseluruhan eksploitasi yang akan mereka alami jika sampai tiba di Arab Saudi.
Modus Operandi dan Pelaku
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Qadir Karding, menyatakan bahwa pengiriman pekerja migran ilegal ini diduga dilakukan oleh jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mereka menggunakan identitas perusahaan yang sudah tidak aktif sejak tahun 2016, menunjukkan upaya untuk menyembunyikan jejak aktivitas ilegal mereka.
Satu orang penjaga rumah telah diamankan dan sedang diperiksa lebih lanjut. Penyelidikan lebih lanjut akan difokuskan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dan mengidentifikasi para pelaku utama di balik operasi ini. Polres Metro Bekasi Kota berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang berlaku.
Dampak dan Upaya Penanganan
Bapak Karding menekankan pentingnya memiliki kontrak kerja sebagai syarat aman kerja ke luar negeri. “Kalau berangkat tidak resmi begini, satu tidak punya kontrak kerja, kalau tidak punya kontrak kerja itu artinya teteh-teteh ini bisa dipermainkan, bahkan nanti bisa dijual malah,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa rentannya para korban terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia tanpa perlindungan hukum yang memadai.
BP3MI Jawa Barat akan mendata para korban untuk diberikan bantuan berupa pelatihan keterampilan dan bahasa. Mereka juga akan dibantu untuk ditempatkan di luar negeri melalui P3MI yang terdaftar di KemenP2MI, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bekerja secara legal dan terlindungi.
Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, menyatakan bahwa penampungan tersebut diduga telah beroperasi sejak tahun 2016. Pihak kepolisian akan menelusuri jaringan yang lebih luas dan menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Ini merupakan langkah penting untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
Peran Pemerintah dan Masyarakat
Kasus ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberantas praktik ilegal ini.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah kasus serupa. Kewaspadaan terhadap tawaran kerja yang mencurigakan dan sosialisasi tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat penting untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik eksploitatif ini. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait sangat krusial untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.
Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya bagi calon pekerja migran untuk selalu berhati-hati dan memastikan semua proses perekrutan dilakukan secara resmi dan legal. Jangan tergiur oleh iming-iming gaji besar tanpa memperhatikan aspek keamanan dan legalitasnya. Penting untuk memastikan bahwa agen penyalur yang digunakan telah terdaftar dan terpercaya.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan kasus penyaluran PMI ilegal seperti ini dapat diatasi dan dicegah di masa mendatang.
Video Petugas Bongkar Penyalur PMI Ilegal di Bekasi.
