Polisi Gorontalo telah memeriksa lima saksi terkait penyerangan dan perusakan Kantor Satpol PP Kota Gorontalo pada Minggu, 6 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, membenarkan hal tersebut namun belum bisa merinci motif dan kronologi kejadian. Penyelidikan masih berlangsung.
Kejadian bermula dari razia dan penutupan paksa sebuah kafe yang menjual minuman keras (miras) tanpa izin oleh petugas Satpol PP di Jalan Sultan Botutihe, Kecamatan Kota Timur. Penutupan ini diduga memicu penyerangan oleh sekelompok orang yang diduga merupakan anggota polisi.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mencurigai adanya keterkaitan keluarga antara pemilik kafe dan oknum polisi yang terlibat. Ia menduga penyerangan dilakukan untuk membela pemilik kafe yang melanggar peraturan. “Jadi karena membela orang tuanya pemilik kafe yang tidak punya izin. Tidak ada izin dari polisi, kebang, itu yang dibela oleh (oknum) polisi ini,” ungkap Wali Kota Dambea.
Wali Kota Dambea dengan tegas meminta Kapolda Gorontalo, Irjen Pol R Eko Wahyu, untuk menindak tegas para pelaku. Ia bahkan menyatakan akan melaporkan kejadian ini ke Propam Mabes Polri. “Saya meminta kepada kapolda tolong ditindak tegas oknum anggota polisi yang model begini. (hari ini) saya mau ke Jakarta, saya mau ke Propam Mabes Polri,” tegasnya.
Kapolda Gorontalo sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk menindak tegas pelaku, siapapun mereka. “Kami tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami,” tegas Kombes Pol Desmont Harjendro.
Insiden ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu. Tindakan tegas terhadap oknum anggota polisi yang terlibat sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kepolisian. Kejadian ini juga menjadi peringatan akan potensi konflik yang bisa muncul dari penegakan aturan yang kurang bijaksana atau adanya dugaan intervensi dari pihak tertentu.
Investigasi yang menyeluruh dan transparan sangat diperlukan untuk mengungkap seluruh fakta terkait kasus ini. Publik menantikan hasil penyelidikan dan tindakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Termasuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pengawasan terhadap anggota polisi dan prosedur operasional standar (SOP) dalam penanganan kasus serupa. Sistem pengawasan yang efektif dan pelatihan yang memadai bagi anggota polisi sangat penting untuk mencegah tindakan indisipliner dan menjaga integritas institusi kepolisian.
Peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama yang harmonis antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban masyarakat. Koordinasi yang baik akan membantu meminimalisir potensi konflik dan memastikan proses penegakan hukum berjalan lancar dan efektif. Semoga kasus ini dapat segera terselesaikan dengan seadil-adilnya.
Pernyataan “Kami tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami,” dari Kabid Humas Polda Gorontalo menjadi komitmen penting yang harus diwujudkan. Tindakan nyata untuk menindak pelaku dan memperbaiki sistem pengawasan internal akan menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menangani kasus ini.
Video terkait insiden penyerangan telah beredar di media sosial dan semakin memperkuat tuntutan masyarakat akan transparansi dan keadilan dalam proses penyelesaian kasus ini. Harapannya, kejadian ini menjadi momentum untuk perbaikan dan peningkatan kinerja institusi kepolisian Gorontalo.
