Polisi di Gorontalo mengungkap dugaan penyebab penyerangan dan perusakan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo oleh oknum anggota kepolisian. Dirkrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede, menyatakan peristiwa tersebut diduga bermula dari sikap arogan petugas Satpol PP yang menyetrum Bripda DOL, anggota polisi yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Gorontalo.
Peristiwa tersebut berawal dari Bripda DOL yang melintas di depan sebuah kafe di Kota Gorontalo pada Minggu (6/7) sekitar pukul 02.00 WITA. Melihat kerumunan orang, Bripda DOL berhenti untuk mengecek situasi. Menurut keterangan polisi, seorang petugas Satpol PP kemudian meminta Bripda DOL menunjukkan kartu identitasnya dengan nada yang dinilai arogan.
Permintaan tersebut berujung pada perdebatan dan akhirnya pengeroyokan terhadap Bripda DOL. Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (8/7), Kombes Pol Maruly Pardede menekankan, “Kami menghargai setiap aparat pemerintahan mempunyai tugas. Tapi, tidak membenarkan adanya sikap arogansi, dengan cara-cara seolah-olah masyarakat adalah pelaku kriminal.” Penggunaan alat setrum oleh petugas Satpol PP dinilai sebagai tindakan berlebihan dan termasuk penyiksaan.
Lebih lanjut, Kombes Pol Maruly menjelaskan kronologi kejadian. Petugas Satpol PP yang diduga melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat setrum untuk menyetrum leher Bripda DOL, baik di bagian kanan maupun kiri. Akibatnya, Bripda DOL harus dilarikan ke rumah sakit.
Polisi telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, menyatakan bahwa lima orang saksi telah dimintai keterangan. “Iya benar, untuk saksi-saksi sudah ada lima orang yang diperiksa,” ujar Kombes Pol Desmont Harjendro kepada CNNIndonesia.com.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting terkait etika dan profesionalisme anggota penegak hukum. Baik polisi maupun Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, dan tindakan arogansi dari pihak manapun tidak dapat dibenarkan. Peristiwa ini juga menyoroti perlunya peningkatan pelatihan dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Kejadian ini menjadi sorotan karena melibatkan dua institusi penegak hukum. Proses penyidikan yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penting bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam mengungkap seluruh fakta dan memberikan sanksi yang setimpal jika terbukti adanya pelanggaran.
Selain itu, investigasi yang menyeluruh juga perlu dilakukan untuk menelaah prosedur operasional standar (SOP) baik di kepolisian maupun Satpol PP. Apakah ada prosedur yang dilanggar dan bagaimana SOP tersebut dapat ditingkatkan untuk mencegah kekerasan dan tindakan arogansi di masa mendatang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
Kesimpulannya, kasus ini menyoroti pentingnya sikap profesional dan saling menghormati antar aparat penegak hukum. Tindakan arogansi dari kedua belah pihak sama-sama tidak dapat ditolerir. Proses hukum yang transparan dan adil, serta evaluasi SOP yang komprehensif, diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegak hukum.
