Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah Menteri Koordinator (Menko) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. Rapat ini difokuskan pada pentingnya sinergi dan koordinasi antar sektor, terutama di tengah meningkatnya risiko global.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menekankan perlunya memperkuat ketahanan nasional, baik politik maupun ekonomi. Hal ini mengingat prediksi Forum Ekonomi Dunia yang menempatkan perang sebagai risiko global tertinggi di tahun 2026.
Rapat Kerja Banggar DPR dan Menko: Menghadapi Risiko Global 2026
Rapat kerja yang diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (7/7/2025) dihadiri oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Kehadiran para Menko ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membahas secara komprehensif persiapan anggaran dan rencana kerja menghadapi tantangan global di tahun 2026.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berhalangan hadir karena mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja. Namun, Said Abdullah memastikan usulan anggaran dari Kementerian Koordinator Perekonomian tetap akan dipertimbangkan.
Proyeksi Situasi Global Tahun 2026: Dinamis dan Tidak Menentu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya telah menyampaikan bahwa masa sidang DPR yang berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli 2025 akan membahas RAPBN 2026.
Puan Maharani menekankan pentingnya antisipasi terhadap situasi global yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik dan geoekonomi berpotensi mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari rantai pasok hingga arus investasi.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2026 harus dirancang mampu menghadapi dampak tersebut. Hal ini penting agar APBN tetap optimal dalam mendukung pembangunan nasional.
Sinergi Antar Kementerian dalam Merumuskan RKA dan RKP 2026
Rapat kerja Banggar DPR dengan para Menko bertujuan untuk memastikan sinkronisasi rencana dan anggaran antar kementerian.
Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan global 2026.
Said Abdullah menambahkan bahwa beban tugas para Menko sangat berat, sehingga usulan penambahan anggaran dari mereka akan dipertimbangkan serius dalam proses pembahasan.
Hal ini menunjukkan komitmen Banggar DPR untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan optimal.
Pembahasan RKA dan RKP 2026 merupakan langkah penting dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi ketidakpastian global. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan memaksimalkan sinergi antar kementerian, diharapkan Indonesia mampu menghadapi tantangan tersebut dan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.
Proses pembahasan anggaran ini akan terus berlanjut hingga tercapainya kesepakatan dan finalisasi RAPBN 2026 yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika global.
