Kejaksaan Agung (Kejagung) meraih tingkat kepercayaan publik tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya. Survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan 61 persen responden mempercayai Kejagung, unggul atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 60 persen dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan 54,3 persen. Keberhasilan Kejagung tidak hanya dalam memenjarakan koruptor, tetapi juga mengembalikan kerugian negara dalam jumlah besar, menjadi faktor kunci kepercayaan publik ini.
Kejagung berhasil menyelamatkan triliunan rupiah uang negara dari berbagai kasus besar. Hal ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Keberhasilan Kejagung dalam Memulihkan Kerugian Negara
Keberhasilan Kejagung dalam mengembalikan kerugian negara menjadi sorotan utama. Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menjelaskan bahwa masyarakat kini tidak hanya menilai kinerja penegak hukum dari sisi penindakan saja.
Hibnu mencontohkan kasus korupsi timah, minyak goreng, dan tata niaga Pertamina. Kejagung berhasil menyelamatkan triliunan rupiah dari kasus-kasus tersebut.
Masyarakat kini lebih mengharapkan hasil nyata dari penegakan hukum. Pengembalian kerugian negara menjadi indikator keberhasilan yang signifikan.
Keberhasilan Kejagung ini menjadi contoh bagi lembaga lain. KPK, misalnya, kini mulai meniru strategi Kejagung dalam mengejar aset koruptor.
Rendahnya Kepercayaan Publik terhadap Polri
Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap Polri berada di posisi terendah dalam survei tersebut. Hibnu menilai hal ini disebabkan oleh sejumlah kasus internal dan lambannya penanganan laporan masyarakat.
Kasus internal Polri seperti keterlibatan anggota dalam judi online, tembak-menembak antar sesama polisi, dan narkoba menjadi sorotan. Kasus-kasus tersebut merusak citra institusi.
Lambannya penanganan laporan masyarakat juga menjadi masalah. Banyak laporan yang tidak ditangani secara sigap, bahkan hingga viral di media sosial.
Masyarakat bahkan lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran daripada ke polisi. Fenomena ini menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang cukup tinggi terhadap Polri.
Meskipun Polri memiliki beban kerja yang lebih luas dibandingkan Kejagung atau KPK, hal ini bukan alasan untuk mengabaikan pelayanan publik. Kecepatan dan ketepatan penanganan laporan masyarakat sangat penting.
Perlunya Pembenahan di Tubuh Polri
Hibnu menekankan perlunya Polri melakukan pembenahan menyeluruh. Pembenahan ini penting agar Polri dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Polri perlu meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menangani laporan masyarakat. Di era keterbukaan informasi saat ini, lambannya penanganan laporan akan berdampak fatal.
Polri juga perlu mengatasi masalah internal yang mencoreng citra institusi. Kasus-kasus yang melibatkan anggota polisi perlu ditangani secara tegas dan transparan.
Pembenahan di tubuh Polri tidak dapat ditunda. Jika tidak segera berbenah, kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin menurun.
Survei LSI Denny JA ini menjadi cerminan bagi lembaga penegak hukum. Kejagung dapat dijadikan contoh dalam mengembalikan kepercayaan publik melalui kinerja yang berorientasi pada hasil nyata, khususnya pemulihan kerugian negara. Sementara itu, Polri perlu melakukan introspeksi dan pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.
