Status kepegawaian bagi tenaga honorer di Indonesia bukan sekadar label administratif. Ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam melayani publik selama bertahun-tahun.
Kebijakan terbaru pemerintah membuka peluang pengangkatan PPPK Paruh Waktu, bahkan tanpa kode L. Namun, hal ini juga memicu pertanyaan akan jaminan masa depan yang layak bagi mereka.
Penataan Honorer: Jalan Panjang Menuju Kepastian
Selama beberapa dekade, tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah menghadapi ketidakpastian status. Mereka bekerja dengan beban tanggung jawab yang sama dengan PNS, namun tanpa jaminan masa depan yang pasti.
Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan pemerintah, termasuk pengangkatan CPNS khusus THK-II dan jalur PPPK. Sayangnya, persyaratan, keterbatasan formasi, dan seleksi yang ketat masih menyisakan ribuan honorer belum terangkat.
Kode Kelulusan PPPK dan Arti Kode L
Seleksi PPPK 2024 menggunakan kode kelulusan yang berbeda. Kode R2 untuk eks THK-II yang terdata di BKN, sementara R3 untuk honorer terdata di BKN namun bukan eks THK-II.
Kode L biasanya menandakan pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu. Ketidakhadiran kode L pada beberapa honorer yang dinyatakan lulus memicu kekhawatiran.
Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025
Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 memberikan solusi. Honorer tanpa kode L tetap dapat diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.
Meskipun bukan ASN penuh waktu, status PPPK Paruh Waktu resmi dan memiliki NIP PPPK. Ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibanding status honorer murni.
PPPK Paruh Waktu: Definisi dan Tujuan
PPPK Paruh Waktu diangkat berdasarkan perjanjian kerja tahunan. Mereka menerima penghasilan sesuai durasi kerja dan tercatat resmi sebagai ASN.
Tujuan pengangkatan ini untuk menyelesaikan penataan honorer, memenuhi kebutuhan ASN, memperjelas status hukum, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Syarat Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
- Pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus.
- Pernah mengikuti seleksi PPPK 2024 namun tidak mendapatkan formasi.
- Terdaftar dalam database BKN.
Syarat ini memastikan hanya honorer dengan data valid yang diangkat.
Tahapan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Proses pengangkatan meliputi beberapa tahapan administratif. Instansi pemerintah mengusulkan formasi PPPK Paruh Waktu kepada Menpan RB.
Menpan RB menetapkan kebutuhan PPPK, termasuk jabatan, jumlah formasi, kualifikasi, dan lokasi. BKN menerbitkan NIP PPPK, dan PPK menandatangani SK pengangkatan.
Kontrak kerja tahunan ditandatangani, dan evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dan satu tahun.
Suntingan Perspektif dan Tantangan
Bagi banyak honorer, ini adalah secercah harapan. Namun, kekhawatiran akan penghasilan yang mencukupi tetap ada.
Pemerintah perlu memastikan kesetaraan hak antara PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Standar penggajian di daerah dengan kemampuan fiskal rendah juga perlu diperhatikan.
Transparansi dan objektivitas evaluasi tahunan perlu dijaga. Mekanisme peningkatan status bagi PPPK Paruh Waktu yang berkinerja baik juga penting.
Harapan untuk Masa Depan
Kebijakan ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi tentang pengakuan harga diri. Ini langkah penting menuju perbaikan status honorer, meskipun belum sempurna.
Pemerintah perlu mengurangi ketimpangan antara PPPK Paruh Waktu dan penuh waktu secara bertahap. Semoga langkah ini menjadi awal transformasi kepegawaian yang lebih adil dan berkelanjutan.
