Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (NAM) dalam kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menyatakan Nadiem sebagai pihak utama yang merencanakan program pengadaan TIK Chromebook.
Menurut Qohar, perencanaan ini bahkan dilakukan Nadiem sebelum menjabat sebagai Menteri, bersama Ibrahim Arief, yang saat itu belum dilantik sebagai konsultan teknologi. “Sudah merencanakan bersama-sama dengan NAM sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan produk operating system tertentu sebagai satu-satunya operating system di pengadaan TIK pada 2020-2022,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Selasa (15/7).
Setelah menjadi Menteri, Nadiem melanjutkan rencana tersebut dengan bertemu pihak Google untuk membahas Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud. Pertemuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Staf Khusus Nadiem, Jurist Tan, yang membahas teknis pengadaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS bersama Google.
Puncaknya, Nadiem memimpin rapat melalui Zoom Meeting pada 6 Mei 2020. Hadir dalam rapat tersebut Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah, Staf Khusus Jurist Tan, dan Konsultan Teknologi Ibrahim Arief. “NAM dalam rapat zoom meeting memerintahkan pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS,” tegas Qohar.
Nadiem juga menerbitkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 5 Tahun 2021, yang mengatur pengadaan TIK laptop Chromebook. Dalam peraturan tersebut, Nadiem menjelaskan sumber dana proyek berasal dari APBN pada Satuan Pendidikan di Kemendikbudristek sebesar Rp3,64 triliun dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp5,66 triliun, total Rp9,30 triliun untuk 1.200.000 unit Chromebook.
Qohar menekankan bahwa semua pengadaan Chromebook tersebut diinstruksikan Nadiem menggunakan sistem operasi Chrome OS. “Namun ChromeOs tersebut dalam penggunaan untuk guru dan siswa tidak mencapai optimal dikarenakan ChromeOs sulit digunakan bagi guru dan siswa,” ungkap Qohar, menyoroti kurangnya efektivitas penggunaan sistem operasi tersebut.
Analisis Kasus dan Implikasinya
Kasus ini menyoroti pentingnya perencanaan dan pengawasan yang ketat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama proyek berskala besar seperti Program Digitalisasi Pendidikan. Penggunaan sistem operasi tertentu secara eksklusif tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih efektif dan terjangkau menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Peran Nadiem Makarim sebagai pihak utama yang merencanakan dan mengarahkan proyek ini perlu dikaji secara mendalam. Apakah terdapat unsur kesengajaan dalam pemilihan sistem operasi Chrome OS yang akhirnya dinilai kurang optimal? Investigasi menyeluruh diperlukan untuk mengungkap potensi kerugian negara dan menetapkan tanggung jawab.
Selain itu, keterlibatan pihak swasta seperti Google juga memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah terdapat praktik-praktik yang tidak etis atau bahkan melanggar hukum dalam proses pengadaan? Transparansi dan akuntabilitas dalam kerjasama pemerintah dan swasta sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi.
Rekomendasi Ke Depan
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa. Sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik, dapat meminimalisir potensi korupsi dan memastikan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien.
Evaluasi menyeluruh terhadap Program Digitalisasi Pendidikan juga diperlukan untuk memperbaiki kekurangan dan memastikan program tersebut mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemilihan teknologi yang tepat dan ramah pengguna menjadi kunci keberhasilan program ini.
Ke depan, proses pengambilan keputusan harus lebih berorientasi pada kebutuhan dan kemudahan pengguna, bukan hanya semata-mata pada kepentingan tertentu. Prioritas utama harus tetap pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dan perencanaan yang matang dalam proyek pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan untuk mencegah kerugian negara dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat.
