Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit ulang terhadap kebijakan operasional Starlink di Indonesia. Hal ini disampaikan menyusul penghentian layanan Starlink untuk pengguna baru di Indonesia. Kekhawatiran utama berpusat pada kedaulatan digital dan keamanan nasional.
Penghentian layanan Starlink ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi luas mengenai pengawasan terhadap perusahaan teknologi asing di Indonesia. Kritik terhadap kurangnya pengawasan dan potensi ancaman terhadap kedaulatan siber Indonesia menjadi fokus utama perdebatan ini.
Audit Ulang Starlink: Desakan SKSG UI untuk Jaga Kedaulatan Digital Indonesia
SKSG UI menilai bahwa kehadiran Starlink di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi komitmen mendasar. Komitmen tersebut mencakup kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Starlink dianggap mendapatkan akses istimewa terhadap spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan yang ketat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi kerugian bagi Indonesia.
Policy Paper SKSG UI yang berjudul ‘Kedaulatan Siber Indonesia’ memperingatkan potensi ancaman yang signifikan. Ancaman tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional dan meningkatnya kerentanan perlindungan data pribadi.
Potensi penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah strategis dan sensitif juga menjadi perhatian serius. Ketiadaan pengawasan yang memadai dinilai semakin memperbesar risiko tersebut.
Muhamad Syauqillah, peneliti dari SKSG UI, mempertanyakan penataan internet di Indonesia ke depan. Ia menilai pemerintah kehilangan daya tawar karena terlalu memberikan akses mudah kepada Starlink.
Dampak Penghentian Layanan Starlink bagi Pengguna di Indonesia
Penghentian layanan Starlink untuk pelanggan baru di Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan, terutama di daerah terpencil. Banyak masyarakat yang mengandalkan Starlink sebagai akses utama internet.
Ketiadaan akses internet yang memadai akan menghambat kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Pemerintah perlu memikirkan solusi alternatif yang tepat.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya diversifikasi penyedia layanan internet di Indonesia. Ketergantungan pada satu perusahaan saja meningkatkan kerentanan terhadap permasalahan seperti ini.
Tren AI di Smartphone: Inovasi atau Gimik Pemasaran?
Tahun 2025 menyaksikan peningkatan penggunaan fitur AI di smartphone. Hampir semua vendor menawarkan fitur berbasis kecerdasan buatan.
Fitur-fitur tersebut beragam, mulai dari pengeditan foto otomatis hingga asisten suara yang lebih canggih. Pertanyaannya, apakah fitur-fitur ini benar-benar revolusioner?
Beberapa kalangan meragukan klaim tersebut. Mereka menduga bahwa tren ini lebih merupakan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan.
Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai manfaat sebenarnya dari fitur-fitur AI tersebut. Apakah peningkatannya signifikan atau hanya sekadar pemanfaatan teknologi terkini?
Selain Starlink dan tren AI, berita populer lainnya adalah mengenai peluncuran Samsung Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7. Keunggulan dari dua smartphone lipat ini, termasuk desain yang lebih tipis dan ringan, serta peningkatan kamera, juga menjadi perbincangan hangat.
Secara keseluruhan, ketiga berita tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi teknologi menjadi sangat krusial. Hal ini untuk memastikan teknologi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
