Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), baru-baru ini melontarkan kritik halus terhadap sikap sebagian ulama yang dianggapnya kurang memperhatikan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Pernyataan ini disampaikan Cak Imin dalam acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7/2025). Ia menyayangkan pandangan tersebut tanpa secara eksplisit menyebutkan nama ulama yang dimaksud.
Sikap Cak Imin ini kontras dengan pujiannya terhadap Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Cak Imin menilai Menag Umar telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap isu lingkungan hidup, bahkan melebihi beberapa ulama.
Kritik Cak Imin terhadap Pandangan Sebagian Ulama tentang Lingkungan
Cak Imin mengungkapkan keheranannya atas perbedaan persepsi tersebut. Ia mempertanyakan mengapa ada ulama yang menganggap isu lingkungan hidup tidak penting. Pernyataan ini disampaikannya dengan kalimat, “Ada ulama yang malah menganggap lingkungan hidup enggak terlalu penting. Ini tanda-tanda zaman apa tanda-tanda zaman ini,”
Meskipun tidak menunjuk individu tertentu, kritik Cak Imin ini memicu diskusi publik tentang peran agama dalam isu lingkungan. Pernyataan ini juga mengundang berbagai interpretasi dan tanggapan dari berbagai pihak.
Apresiasi Cak Imin terhadap Menteri Agama Nasaruddin Umar
Sebaliknya, Cak Imin memberikan apresiasi tinggi kepada Menag Nasaruddin Umar. Ia menilai Menag Umar telah aktif mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
Hal ini, menurut Cak Imin, patut diacungi jempol mengingat Menag Umar merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap Menag Umar yang peduli lingkungan dinilai lebih menonjol dibandingkan beberapa ulama yang dikritiknya.
Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat dan Kasus Sertifikat Tanah di Tesso Nilo
Berkaitan dengan isu lingkungan, Presiden Prabowo Subianto juga mengambil langkah tegas terkait polemik tambang di Raja Ampat. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengumumkan pencabutan izin tambang empat perusahaan di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, juga mengambil tindakan tegas dengan mencabut sertifikat perkebunan sawit ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Lahan tersebut terbukti berada di kawasan hutan habitat gajah Sumatera.
Nusron Wahid juga mengimbau pemilik SHM di kawasan tersebut untuk melakukan pembatalan sertifikat secara sukarela. Proses pencabutan sertifikat oleh ATR/BPN sudah dilakukan sebagian, namun imbauan sukarela dinilai lebih elegan.
Kementerian ATR/BPN terus berupaya menertibkan penggunaan lahan dan menjaga kawasan konservasi. Nusron Wahid menekankan komitmennya dalam hal ini.
Langkah-langkah tegas dari pemerintah, baik terkait pencabutan izin tambang maupun sertifikat tanah ilegal, menunjukkan keseriusan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini selaras dengan harapan Cak Imin agar semua pihak, termasuk ulama, lebih memperhatikan isu lingkungan.
Perbedaan pandangan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup antara beberapa ulama dengan pemerintah menjadi sorotan. Namun, tindakan nyata pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran lingkungan menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Semoga ke depan, perbedaan pandangan ini dapat dijembatani dengan dialog dan pemahaman yang lebih baik agar tercipta sinergi dalam menjaga lingkungan.
