Puluhan wanita diduga pekerja seks komersial (PSK) terjaring razia Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kabar ini mengejutkan Menteri Koordinator Bidang Pembedayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menyatakan keprihatinannya dan menekankan perlunya penyelidikan lebih lanjut.
Data operasi penertiban Satpol PP sepanjang tahun 2025 menunjukkan adanya 64 perempuan yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi di sekitar Kecamatan Sepaku, IKN. Lokasi ini berada di dekat pusat pembangunan IKN, menimbulkan kekhawatiran akan dampak sosial dan reputasi kawasan tersebut.
Reaksi Cak Imin dan Seruan Investigasi Mendalam
Mendengar kabar tersebut, Cak Imin mengungkapkan rasa terkejutnya. Ia menyebut situasi ini sebagai hal yang “gawat” dan memerlukan penyelidikan segera. Pernyataan ini disampaikan Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Waduh ini gawat, gawat, gawat,” ungkap Cak Imin, menekankan pentingnya klarifikasi atas informasi tersebut. Ia merasa perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenarannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Dampak Sosial dan Reputasi IKN
Keberadaan dugaan praktik prostitusi di IKN menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak sosial jangka panjang. Potensi peningkatan angka kriminalitas, penyebaran penyakit menular seksual, dan rusaknya citra IKN sebagai kota modern dan beradab menjadi perhatian utama.
Pembangunan IKN yang bertujuan menciptakan kota masa depan yang ideal harus diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap berbagai potensi permasalahan sosial. Keberadaan PSK dapat merusak upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Upaya Pencegahan dan Penindakan
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik prostitusi di IKN. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang layak bagi penduduk IKN.
Peningkatan pengawasan, patroli rutin, dan kerja sama antarinstansi terkait menjadi kunci dalam memberantas praktik tersebut. Selain itu, perlu juga adanya program pembinaan dan rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi.
Langkah-Langkah ke Depan dan Peran Pemerintah
Pemerintah perlu segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap jaringan prostitusi di IKN. Identifikasi pelaku, modus operandi, dan jaringan yang terlibat perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa berulang.
Selain penindakan, pemerintah juga harus fokus pada upaya pencegahan dengan memperkuat program pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka kejahatan, termasuk praktik prostitusi.
- Meningkatkan patroli dan pengawasan di area rawan.
- Memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan.
- Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan prostitusi.
- Mendorong program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan dugaan praktik prostitusi di IKN menjadi sorotan serius. Kejadian ini tidak hanya merusak citra IKN, tetapi juga mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah tegas dan komprehensif dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan. Upaya preventif dan rehabilitatif sama pentingnya dengan penindakan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan di IKN.
