Komisi VI DPR RI mengadakan rapat dengan Kementerian BUMN pada Selasa, 8 Juli 2025. Agenda rapat meliputi pembahasan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026. Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai COO Danantara Indonesia, turut hadir dalam rapat tersebut.
Kehadiran Danantara, perusahaan yang diluncurkan di era Presiden Prabowo, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja BUMN. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra, menilai hal ini sebagai angin segar bagi Kementerian BUMN.
Harapan Terhadap Danantara dan Optimalisasi Pengawasan
Kawendra optimistis kehadiran Danantara akan membawa perubahan signifikan. Ia menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara operasional (ditangani Danantara) dan pengawasan (ditangani Kementerian BUMN). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan BUMN.
Kementerian BUMN perlu mengoptimalkan pengawasan dan melibatkan talenta-talenta terbaik. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap BUMN dapat ditingkatkan.
Solusi Kolaborasi Antar Lembaga dan Roadmap yang Jelas
Kawendra menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga. Ia menerima banyak keluhan masyarakat terkait BUMN, seperti tunggakan pembayaran vendor, keterlambatan pembayaran lembur karyawan, dan masalah pensiunan yang belum menerima haknya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan roadmap yang jelas dan kolaboratif. Kawendra menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan baik, terutama terkait hak-hak pensiunan. Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama antar lembaga untuk menyelesaikan kewajiban BUMN yang tertunda. Kerja sama antar lembaga dianggap penting karena semua BUMN kini berada di bawah naungan Danantara.
Peran Aktif Komisi VI DPR RI dalam Pengawasan BUMN
Komisi VI DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi BUMN. Pengawasan ini semakin krusial di tengah transformasi kelembagaan dengan hadirnya Danantara. Kawendra menegaskan komitmen Komisi VI untuk mengawasi BUMN secara optimal.
Komisi VI telah secara aktif mengawasi BUMN dan bahkan telah terlibat dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang ketat dan transparan diharapkan dapat memastikan setiap kewajiban BUMN kepada rakyat terselesaikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun tata kelola negara yang bersih, kuat, dan berpihak pada rakyat. Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum menuju BUMN 4.0, yang modern, berdampak nyata, dan berpihak pada rakyat.
Infografis peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo menjadi visualisasi dari harapan besar terhadap transformasi BUMN ke depan. Komisi VI, sebagai pengawas utama, berharap agar Danantara mampu membawa perubahan signifikan dalam kinerja dan tata kelola BUMN, serta menuntaskan permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dengan demikian, BUMN dapat menjadi warisan (legacy) yang baik bagi generasi mendatang.
