Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Menteri Nadiem Makarim. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyatakan, “Akibat perbuatan tersebut negara mengalami kerugian Rp1,980 triliun,” pada Selasa (15/7) malam.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar di Ditjen PAUD Dikdasmen (2020-2021) dan Kuasa Pengguna Anggaran; Mulyatsyah, Direktur SMP di Ditjen PAUD Dikdasmen; Jurist Tan, staf khusus Nadiem Makarim; dan Ibrahim Arief, konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim (periode Maret-September 2020). Qohar menjelaskan penetapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup: “Terhadap keempat orang tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup penyidik menetapkan sebagai tersangka. Pertama MUL, kedua SW, ketiga IBAM, keempat JS.”
Para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah pada produk tertentu, yaitu Chromebook OS, untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun anggaran 2020-2022. Perbuatan ini dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Qohar menambahkan, “Sehingga merugikan keuangan negara serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chromebook OS banyak kelemahan untuk daerah 3T.”
Kronologi dan Detail Kasus
Kasus ini berpusat pada pengadaan laptop Chromebook OS dalam jumlah besar untuk program digitalisasi pendidikan. Kejagung menduga adanya penyimpangan dalam proses pengadaan yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara secara signifikan. Proses pengadaan diduga tidak transparan dan tidak sesuai dengan standar pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem telah diperiksa beberapa kali, termasuk pemeriksaan selama sekitar 9 jam pada hari Selasa (15/7). Ia menyatakan terima kasih atas kesempatan untuk memberikan keterangan: “Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini.”
Peran Masing-Masing Tersangka
Peran masing-masing tersangka masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Namun, indikasi awal menunjukkan keterlibatan mereka dalam proses pengadaan yang bermasalah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Penetapan tersangka menunjukkan adanya bukti kuat yang mengaitkan mereka dengan kerugian negara.
Kejagung berjanji akan menyelidiki kasus ini secara tuntas dan transparan. Proses hukum akan terus berlanjut untuk memastikan keadilan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.
Dampak Kasus Terhadap Program Digitalisasi Pendidikan
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap program digitalisasi pendidikan di Indonesia. Kegagalan dalam pengadaan laptop berdampak pada akses siswa terhadap teknologi pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Kegagalan program ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam proyek-proyek berskala besar yang melibatkan dana publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah kerugian negara di masa mendatang.
Kejagung menyatakan komitmennya untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi ini. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kesimpulannya, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini merupakan kasus serius yang berdampak signifikan pada keuangan negara dan program digitalisasi pendidikan. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara perlu terus ditekankan.
