Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mengusulkan perubahan signifikan dalam sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai respons atas kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2025. Putusan MK tersebut mengatur pemilu terpisah antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, memicu beragam reaksi dan pertanyaan di kalangan masyarakat.
Ketua DPR RI, Jazilul Fawaid, menyatakan PKB menghormati putusan MK. Namun, partai tersebut juga menyoroti kontroversi dan pertanyaan yang muncul. PKB berkomitmen untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mendatang.
Usulan Pilkada oleh DPRD: Respons atas Kontroversi Putusan MK
Fraksi PKB mengusulkan agar Pilkada dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kompleksitas dan potensi masalah yang muncul akibat putusan MK.
Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa pemilu terpisah akan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota selama 2-2,5 tahun. Ini menimbulkan kerumitan dan potensi masalah politik di masa transisi.
Selain itu, putusan MK juga dipertanyakan dari sisi kewenangannya. Ada kekhawatiran bahwa putusan tersebut memasuki wilayah open legal policy dan berpotensi menimbulkan dampak inkonstitusional.
Masa transisi yang panjang tanpa penanganan tepat, berpotensi memicu kerawanan politik. Oleh karena itu, solusi alternatif berupa Pilkada oleh DPRD dinilai perlu dikaji lebih dalam.
Analisis Putusan MK: Aspek Sosiologis dan Politis yang Terabaikan
Jazilul menilai putusan MK Nomor 135/2025 kurang mempertimbangkan aspek sosiologis dan politis. Putusan tersebut dinilai terlalu idealis dan kurang realistis dalam konteks implementasi di lapangan.
Ia menjelaskan kerumitan yang muncul akibat masa transisi anggota DPRD. Perpanjangan masa jabatan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 yang membatasi masa jabatan lima tahun.
Penggunaan Penjabat (PJ) juga dinilai tidak ideal. Oleh karena itu, perlunya solusi yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan masalah baru.
Pilkada oleh DPRD: Solusi Efisien dan Efektif?
PKB saat ini sedang mengkaji secara serius model Pilkada yang dipilih oleh DPRD. Sistem ini diyakini dapat mereduksi kompleksitas dan biaya politik yang mahal.
Jazilul berpendapat bahwa banyak kewenangan kepala daerah yang telah dikembalikan ke pemerintah pusat. Hal ini membuat Pilkada oleh DPRD lebih efisien dan efektif.
Sistem Pilkada langsung selama ini dianggap tidak stabil dan boros biaya. Sistem baru ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pemilu yang lebih stabil dan efisien.
Dengan demikian, Pilkada oleh DPRD dinilai sebagai solusi yang lebih praktis dan mengurangi beban keuangan negara. Sistem ini juga diyakini dapat mengurangi potensi konflik dan manipulasi politik.
Usulan PKB ini memberikan perspektif baru dalam memandang sistem Pilkada di Indonesia. Meskipun masih memerlukan kajian mendalam, usulan ini patut menjadi pertimbangan dalam upaya menciptakan sistem pemilu yang lebih efektif, efisien, dan demokratis.
Perdebatan seputar sistem Pilkada akan terus berlanjut. Semoga solusi terbaik dapat ditemukan untuk memastikan Pilkada yang demokratis, efisien dan berintegritas.
