Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 15 Juli 2025. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya terkait dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2023.
Nadiem keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung sekitar pukul 18.05 WIB setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Kejaksaan Agung atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan keterangan.
Pemeriksaan Kedua Nadiem Makarim di Kejagung
Berbeda dengan pemeriksaan pertamanya pada 23 Juni 2025, kali ini Nadiem Makarim lebih irit bicara. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada awak media dan meminta izin untuk pulang menemui keluarga.
Pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 08.57 WIB hingga menjelang waktu Maghrib ini fokus pada dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Sikap Kooperatif Nadiem Makarim
Pada pemeriksaan sebelumnya, Nadiem Makarim telah menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif. Ia menegaskan akan membantu menjernihkan persoalan tersebut.
Sebagai mantan Mendikbudristek, Nadiem merasa bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses transformasi pendidikan yang telah dijalankan.
Detail Pemeriksaan dan Tuduhan Korupsi
Pemeriksaan selama sembilan jam tersebut menandakan pentingnya keterangan Nadiem Makarim bagi penyidik Kejagung. Rincian pertanyaan yang diajukan kepada Nadiem belum diungkapkan secara detail ke publik.
Kasus dugaan korupsi ini berfokus pada pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan. Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan masih dalam proses penyelidikan.
Kejagung hingga saat ini masih terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk memperkuat kasus tersebut.
Proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
Meskipun Nadiem Makarim telah menyatakan sikap kooperatif dan memberikan keterangan selama sembilan jam, perkembangan selanjutnya dalam kasus ini masih dinantikan publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Kesimpulan dari pemeriksaan ini masih belum bisa diungkapkan secara definitif sampai proses penyelidikan dan penyidikan selesai. Kejagung akan mengumumkan perkembangan kasus ini secara resmi melalui saluran komunikasi resmi.
Publik tentunya menantikan kelanjutan proses hukum dan berharap kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan untuk memberikan keadilan. Proses hukum yang transparan akan mencegah kejadian serupa di masa depan dan membangun kepercayaan publik dalam sistem peradilan.
