Aipda Robig Zaenudin, anggota Polrestabes Semarang, divonis 15 tahun penjara atas kasus penembakan yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17). Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Vonis ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada Selasa (8/7).
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sateno, menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 80 ayat 3 dan 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian atau luka berat. Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan luka pada korban.
Peristiwa bermula pada 23 November 2024 di Jalan Candi Penataran Raya, Semarang. Aipda Robig berpapasan dengan sekelompok pengendara sepeda motor yang saling kejar-kejaran sambil membawa senjata tajam. Salah satu motor tersebut melaju terlalu ke kanan hingga hampir menabrak motor Aipda Robig.
Merasa terancam, Aipda Robig mengeluarkan senjata api dan memerintahkan kelompok tersebut untuk berhenti. Ia kemudian melepaskan tembakan peringatan, disusul tiga tembakan lainnya yang mengenai tiga sepeda motor. Satu tembakan mengenai panggul Gamma, menyebabkan kematiannya. Dua korban lain, berinisial S dan A, mengalami luka di dada dan tangan kiri.
Jaksa menilai tindakan Aipda Robig tidak dapat dibenarkan. Sebagai anggota Polri, ia seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan justru melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian dan luka-luka. Ketiadaan hal yang meringankan membuat jaksa menuntut hukuman berat.
Dalam persidangan, hakim ketua Mira Sendangsari memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya pada sidang selanjutnya. Putusan ini tentu menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat, khususnya keluarga korban yang menginginkan keadilan. Kasus ini juga kembali menyoroti pentingnya penegakan hukum dan profesionalisme anggota kepolisian dalam menjalankan tugas.
Analisa Kasus Penembakan Siswa SMK Semarang
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggota kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Tindakan Aipda Robig yang menggunakan senjata api secara berlebihan dan mengakibatkan korban jiwa menimbulkan pertanyaan besar tentang prosedur penggunaan senjata api di kalangan aparat penegak hukum.
Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelatihan dan pengawasan penggunaan senjata api bagi anggota kepolisian. Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan tegas harus diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dalam proses hukum juga penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
Dampak Kasus Terhadap Citra Kepolisian
Kasus ini berdampak signifikan terhadap citra kepolisian. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat tergerus jika kasus serupa terus berulang dan tidak ditangani secara serius. Langkah tegas dan transparan dari pihak kepolisian dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran hukum sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Selain itu, perlu adanya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan hukum dan tata tertib berlalu lintas. Konflik di jalan raya dapat dihindari dengan kesadaran bersama akan peraturan yang berlaku dan saling menghormati sesama pengguna jalan.
Rekomendasi Pencegahan Kejadian Serupa
Untuk mencegah kejadian serupa, beberapa rekomendasi perlu diperhatikan. Pertama, peningkatan pelatihan dan pengawasan penggunaan senjata api bagi anggota kepolisian. Kedua, penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Ketiga, peningkatan edukasi publik mengenai kepatuhan hukum dan tata tertib berlalu lintas.
Keempat, perlu adanya evaluasi berkala terhadap SOP penggunaan senjata api dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Kelima, kerja sama yang erat antara kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan tidak terulang kembali.
“Pertimbangan yang meringankan tidak ada,” ujar jaksa. Pernyataan ini menegaskan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan Aipda Robig, sehingga tidak ada alasan untuk meringankan hukumannya.
