Polisi di Gorontalo melakukan penyerangan dan perusakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo. Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede, mengungkapkan dugaan penyebab insiden tersebut.
Menurut Maruly, insiden ini dipicu oleh dugaan sikap arogan petugas Satpol PP yang menyetrum Bripda DOL, anggota polisi yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Gorontalo. Penyetruman tersebut berujung pada pengeroyokan terhadap Bripda DOL.
“Kami menghargai setiap aparat pemerintahan mempunyai tugas. Tapi, tidak membenarkan adanya sikap arogansi, dengan cara-cara seolah-olah masyarakat adalah pelaku kriminal,” tegas Maruly kepada wartawan pada Selasa (8/7).
Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Minggu (6/7) sekitar pukul 02.00 WITA di depan sebuah kafe di Kota Gorontalo. Bripda DOL yang sedang berpatroli melihat kerumunan dan berhenti untuk memeriksa situasi.
Saat turun dari sepeda motornya, Bripda DOL dihampiri oleh petugas Satpol PP yang meminta identitasnya dengan nada arogan. Perdebatan pun terjadi, yang kemudian berujung pada penganiayaan dan pengeroyokan.
Salah satu petugas Satpol PP menggunakan alat setrum dan menyetrum Bripda DOL di bagian leher, baik kanan maupun kiri. Akibatnya, Bripda DOL harus dilarikan ke rumah sakit. Maruly menilai penggunaan alat setrum tersebut berlebihan dan merupakan bentuk penyiksaan.
“Yang mana alat setrum itu mungkin terlalu berlebihan bagi kami. Penyiksaan terhadap korban disetrum di bagian lehernya di kanan dan di kiri, sehingga anggota tidak dapat melaksanakan tugasnya,” jelas Maruly.
Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan telah memeriksa lima orang saksi terkait kasus ini.
“Iya benar, untuk saksi-saksi sudah ada lima orang yang diperiksa,” ujar Desmont Harjendro kepada CNNIndonesia.com.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang prosedur penanganan konflik antar aparat penegak hukum. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya pengendalian diri dan etika dalam bertugas bagi seluruh aparat, baik dari kepolisian maupun Satpol PP. Kekerasan dan arogansi tidak dapat dibenarkan dalam menjalankan tugas negara.
Pihak kepolisian diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil, memberikan sanksi yang sesuai kepada pihak yang terbukti bersalah, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Proses hukum yang adil dan transparan dapat mencegah eskalasi konflik lebih lanjut dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme, etika, dan kemampuan dalam menangani berbagai situasi, termasuk konflik antar aparat. Penting untuk menekankan pentingnya dialog dan penyelesaian konflik secara damai dan proporsional.
Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Semua aparat penegak hukum perlu bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, bukan justru menjadi sumber konflik. Penyelesaian kasus ini diharapkan dapat membangun pemahaman dan kerjasama yang lebih baik antara kepolisian dan Satpol PP ke depannya.
Kesimpulannya, kasus ini menyorot pentingnya profesionalisme, etika, dan pengendalian diri dalam penegakan hukum. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kejadian serupa terulang. Harapannya, peristiwa ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kerjasama antar lembaga penegak hukum.
