Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggenjot proyek normalisasi Kali Ciliwung. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda Jakarta. Proyek yang dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo ini kini memasuki babak baru dengan penandatanganan sejumlah penetapan lokasi (penlok).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan normalisasi Kali Ciliwung. Ia telah menandatangani empat penlok dari total 14 lokasi yang direncanakan. Dua penlok berada di Jakarta Selatan dan dua lainnya di Jakarta Timur.
Normalisasi Kali Ciliwung: Langkah Antisipasi Banjir Jakarta
Pramono Anung menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada warga terdampak. Ia menghindari pendekatan yang bersifat paksaan. Prioritas utama adalah memastikan kenyamanan bersama dalam proses relokasi.
Di sekitar Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung Rawajati, misalnya, kondisi permukiman sudah tidak layak huni. Letak permukiman yang jauh lebih rendah dari permukaan sungai membuat warga sangat rentan terhadap banjir.
Pembebasan Lahan dan Pembayaran Kompensasi
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, memberikan keterangan mengenai pembayaran kompensasi kepada warga terdampak. Proses pembayaran akan segera diselesaikan oleh tim pengadaan lahan dari Kementerian ATR/BPN.
Pembayaran diperkirakan akan dilakukan bulan depan. Setelah pembayaran tuntas, Kementerian PUPR akan melanjutkan pekerjaan fisik normalisasi sungai.
Hambatan Proyek Normalisasi
Proses normalisasi Kali Ciliwung menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai.
Proses relokasi warga juga belum sepenuhnya tuntas. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses normalisasi di beberapa titik.
Target dan Anggaran Normalisasi
Dari total panjang Kali Ciliwung yang direncanakan untuk dinormalisasi (33,69 kilometer), baru sekitar 17,17 kilometer yang telah selesai. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, masih tertunda karena pembebasan lahan belum rampung.
Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk proyek ini. Angka ini berpotensi bertambah, tergantung perkembangan di lapangan dan kebutuhan riil selama pelaksanaan proyek.
Proyek normalisasi Kali Ciliwung merupakan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat proses normalisasi dan meminimalisir dampak negatif terhadap warga. Pemprov DKI Jakarta optimis proyek ini akan selesai sesuai target dan mampu mengurangi risiko banjir di Jakarta. Pendekatan yang humanis dan transparan diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat, sehingga proses normalisasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi warga Jakarta.
