Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat. Insiden bentrokan mematikan di wilayah perbatasan yang disengketakan menjadi pemicunya. Konflik ini menandai eskalasi terbaru dalam sengketa panjang yang telah lama membayangi hubungan kedua negara.
Kamboja meluncurkan ancaman untuk menghentikan impor hasil pertanian dari Thailand. Langkah ini merupakan respons atas pengetatan akses perbatasan yang dilakukan Thailand. Konfrontasi bersenjata pada 28 Mei 2025 yang menewaskan seorang tentara Kamboja semakin memperkeruh situasi.
Eskalasi Konflik dan Sanksi Timbal Balik
Insiden bentrokan terjadi di “zona netral” yang diklaim oleh kedua negara. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kejadian tersebut. Thailand menanggapi dengan memblokade beberapa pos lintas batas dan mengancam pemutusan pasokan listrik ke Kamboja.
Sebagai balasan, Kamboja menghentikan impor listrik, bandwidth internet, dan produk-produk asal Thailand. Stasiun televisi lokal juga dilarang menayangkan film-film Thailand. Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, menegaskan larangan impor buah dan sayur akan berlaku jika pembatasan perbatasan Thailand tidak dicabut. Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, membela kebijakan negaranya dengan alasan keamanan.
Pertemuan pejabat kedua negara di Phnom Penh pada akhir pekan lalu gagal menghasilkan terobosan signifikan. Meskipun suasana pertemuan diklaim kondusif, perselisihan tetap belum terselesaikan.
Kamboja Ajukan Sengketa ke Mahkamah Internasional
Kamboja secara resmi mengajukan sengketa perbatasan dengan Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ). Permintaan tersebut mencakup empat wilayah yang disengketakan, termasuk lokasi bentrokan mematikan bulan lalu dan tiga kompleks kuil kuno.
Hun Sen menyatakan langkah hukum ini diambil untuk mencari solusi damai. Ia menganggap Thailand menolak penyelesaian bersama atas sengketa yang telah berlangsung lama. Kamboja telah berulang kali mengajak Thailand untuk membawa kasus ini ke ICJ, namun tanpa respons. Kementerian Luar Negeri Thailand belum memberikan pernyataan resmi.
Hun Sen juga menyerukan puluhan ribu migran Kamboja di Thailand untuk pulang. Hal ini dikarenakan meningkatnya risiko diskriminasi di tengah memburuknya hubungan kedua negara.
Akar Persengketaan dan Sejarah Konflik
Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja berakar dari era kolonial Perancis. Garis batas sepanjang 800 kilometer di kawasan Indochina belum sepenuhnya disepakati. Perselisihan atas empat wilayah strategis dimulai pada awal abad ke-20 dan berlanjut hingga sekarang.
Kamboja sebelumnya telah beberapa kali meminta bantuan ICJ. Pada 1962, pengadilan memutuskan kuil Preah Vihear milik Kamboja. Putusan ini dikuatkan kembali pada 2013, namun Thailand menolaknya dan memilih penyelesaian bilateral. Penolakan ini memperpanjang ketegangan antara kedua negara.
Konflik yang dipicu sengketa perbatasan telah menewaskan sedikitnya 28 orang sejak 2008. Sebagian besar korban tewas akibat bentrokan militer di zona sengketa. Situasi ini membutuhkan solusi damai dan diplomasi yang lebih intensif untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Baik Thailand maupun Kamboja perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari konflik ini terhadap stabilitas regional dan kesejahteraan rakyatnya.
