Krisis politik menerpa Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang baru menjabat 10 bulan, menghadapi desakan mundur menyusul keluarnya mitra koalisi utama.
Kehilangan dukungan Partai Bhumjaithai, ditambah dengan penurunan popularitas dan masalah ekonomi, membuat posisi Paetongtarn semakin rapuh. Situasi diperparah oleh sengketa perbatasan dengan Kamboja yang memanas.
Skandal Percakapan Telepon dan Keruntuhan Koalisi
Puncak krisis terjadi setelah bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Isi percakapan tersebut dinilai telah merusak integritas negara dan citra militer Thailand.
Partai Bhumjaithai langsung menarik diri dari koalisi pada Rabu malam (18/6/2025). Partai United Thai Nation (UTN), Chart Thai Pattana, dan Partai Demokrat juga menggelar rapat untuk menentukan sikap selanjutnya.
Jika partai-partai tersebut ikut menarik diri, pemerintahan Paetongtarn akan menjadi pemerintahan minoritas yang sulit bertahan. Indeks bursa saham Thailand pun langsung anjlok hingga 2,4 persen.
Dampak Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja
Sengketa perbatasan dengan Kamboja menjadi salah satu faktor penyebab krisis ini. Dalam percakapan yang bocor, Paetongtarn meminta Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mengabaikan pihak-pihak tertentu di Thailand.
Pernyataan Paetongtarn kepada wartawan bahwa percakapan tersebut bagian dari taktik negosiasi, tidak mampu meredam kemarahan. Ia kemudian mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan tertinggi untuk membahas krisis.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh menteri pertahanan, panglima angkatan darat, dan panglima angkatan bersenjata. Paetongtarn meminta maaf atas kebocoran percakapan dan menyerukan persatuan nasional.
Masa Depan Politik Thailand dan Bayang-Bayang Thaksin
Jika Paetongtarn mundur, parlemen akan memilih perdana menteri baru. Alternatif lain adalah pemilu dini, yang berpotensi menguntungkan Partai Rakyat, oposisi terbesar dan saat ini partai terpopuler.
Partai Rakyat, penerus Partai Move Forward (MFP) yang menang pemilu 2023 namun dibubarkan pengadilan, menilai situasi ini sebagai titik balik. Mereka mendesak pemilu baru untuk menyelesaikan masalah negara.
Bayang-bayang Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn, juga masih menghantui pemerintahan. Meskipun tidak memegang jabatan resmi, pengaruh Thaksin tetap kuat dan kerap memicu kritik.
Sikap militer yang semakin agresif terkait sengketa perbatasan dengan Kamboja semakin memperumit situasi. Ketegangan lama antara militer dan keluarga Shinawatra kembali muncul ke permukaan.
Militer Thailand, yang pernah dua kali melakukan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Thaksin (2006 dan 2014), mengeluarkan pernyataan yang menegaskan komitmen pada demokrasi dan persatuan nasional.
Krisis politik di Thailand ini menjadi sorotan dunia. Nasib Paetongtarn dan masa depan politik Thailand masih belum jelas. Ketegangan antara sipil dan militer, ditambah dengan masalah ekonomi dan sengketa perbatasan, akan menentukan arah selanjutnya. Peran militer dalam politik Thailand tetap menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan.
